Bisnis olimpiade


siswa sedang mengerjakan soal
source: unsplash.com

Alkisah, di sebuah grup WhatsApp sekolah yang saya ikuti, terpetik kabar bahwa salah satu siswa – sebut saja X – berhasil menjadi juara 3 dalam sebuah kompetisi olimpiade tingkat nasional. Membaca kabar tersebut, kami merasa senang. Siapa yang tidak senang jika anak didik kita berhasil meraih prestasi gemilang dengan menjadi juara olimpiade? Apalagi ini klaimnya tingkat nasional.

Namun, si X mengaku tidak akan mengambil sertifikat kemenangannya. Kami pun heran. Kok bisa X yang berhasil menjadi juara -meski juara 3- tidak mau mengambil sertifikat bukti kemenangannya?

Usut punya usut, ternyata dia harus menyiapkan sejumlah uang untuk “menebus” hadiah yang berhak dia terima. Hmm kok aneh? Biasanya, peserta yang berhasil menjadi juara akan dapat hadiah, entah itu uang maupun sekadar plakat yang menyatakan dia berhasil jadi juara.

Karena penasaran, saya coba googling nama olimpiadenya, sebut saja olimpiade Y. Dilihat dari poster yang diposting di akun instagram penyelenggara, ada banyak pelajaran yang dipertandingkan. Baik untuk tingkat SMP maupun SMA. Kegiatan lombanya pun sangat banyak, hampir tiap bulan ada lomba. Sampai hari ini saya catat ada sekitar 8 lomba di 2021 dan 27 (iya DUA PULUH TUJUH) lomba di 2022. Wow keren sekali.

Dari hasil baca-baca petunjuk teknis lomba, ternyata lomba/kejuaraan/olimpiade ini digelar secara daring. Caranya pun cukup mudah. Siswa hanya cukup mendaftar di google form yang sudah disediakan, komentar di postingan akun IG punya panitia, dan menyebarkan informasi lomba tersebut dengan menyebut (tag) akun teman-temannya di postingan tersebut. Jangan lupa untuk mengikuti akun tersebut. Selain itu, peserta pun diminta untuk bergabung ke grup Telegram, karena di sanalah tautan soal akan dikirimkan.

Hari-H pun tiba, panitia akan mengirimkan sejumlah tautan google form yang berisi soal yang harus dikerjakan oleh peserta. Peserta diminta untuk mengeklik tautan tersebut dan mengerjakan soal yang tersedia sampai batas waktu yang ditentukan.

Tak ada validasi di sini, artinya seluruh orang (dan robot jika ada) yang mengakses tautan tersebut dapat mengerjakan soalnya, selama form tersebut masih aktif dan belum ditutup. Selain itu tidak ada pengawasan dari panitia kepada peserta, sehingga jika ada peserta yang menyontek pun sepertinya tidak akan ketahuan.

Hasil lomba bisa dilihat di H+1 dengan mengakses tautan yang mengarah ke google sheet panitia. Di sana akan kelihatan siapa saja yang jadi juaranya. Semuanya transparan, termasuk berapa nilai yang diperoleh setiap peserta.

Tapi ada yang “janggal” atau “aneh”. Jika dilihat dari daftar peserta yang ikut lomba, hampir semuanya menjadi pemenang. Entah itu menjadi juara pertama, kedua, ketiga, maupun juara harapan. Dari hasil lomba terakhir yang saya lihat, ada 7 peserta yang mendapatkan medali emas, 10 peserta meraih medali perak, dan 12 peserta meraih perunggu. Sisanya panitia sebut sebagai contender dan partisipan, yang jumlahnya bisa lebih banyak lagi.

Tidak ada kriteria jelas kenapa harus ada 7 orang yang mendapatkan medali emas. Karena kalau dilihat dari skor yang diraih, nilainya kebanyakan berbeda antara peserta yang satu dengan yang lain. Begitu pun dengan peraih perak dan perunggu. Contohnya, peserta ranking 1 mendapatkan skor 144 dari 160, sementara peringkat 2 mendapat skor 140.

Logikanya, seharusnya peserta pertama meraih emas, dan yang kedua meraih perak, karena nilainya berbeda. Tapi ini tidak. Sampai peringkat ketujuh (dapat skor 132) mereka mendapat emas. Kriteria apa sedemikian sehingga peserta dengan nilai 144 dan 132 sama-sama mendapatkan medali emas, sementara peserta yang mendapat skor 128 harus puas mendapat perak?

Kejanggalan kedua, metode lomba yang berlangsung online tanpa ada mekanisme pengawasan yang cukup. Dengan metode online ini, siapapun bisa mengerjakan soal tersebut, entah dengan cara jujur maupun curang. Bisa saja ada guru atau orang tua demi anak (didik)nya mempunyai “prestasi” menjuarai lomba, membantu mengerjakan soal yang diberikan. Toh panitia pun tidak akan tahu.

Selain itu, patut juga dipertanyakan kredibilitas panitia penyelenggara. Dari pengamatan sekilas akun IG dan grup Telegramnya, panitia penyelenggara kemungkinan hanya dipegang segelintir orang. Ketika saya coba googling pun, tak banyak data panitia yang berhasil digali.

Dengan sebegitu banyak lomba yang digelar, siapa yang bertanggung jawab menyediakan soal lomba dari berbagai mata pelajaran tersebut? Siapa yang mengurasi soal sehingga benar-benar layak dijadikan soal -yang katanya- olimpiade? Apa panitia benar-benar berkompeten menilai dan menyelenggarakan lomba tersebut?

Dan banyak pertanyaan lain yang bersemayam di kepala.

Di luar masalah-masalah tersebut, pertanyaan lain muncul. Apakah ini legal? Sebagai orang yang awam tentang hukum, koreksi jika keliru, saya pikir tidak ada yang dilanggar oleh panitia. Pun tentang bagian hadiah/medali/sertifikat yang harus ditebus peserta, karena bukan kewajiban, jadi (mungkin) sah-sah saja panitia menyediakan layanan tersebut.

Tapi kalau dari segi etika, saya pikir ini kurang etik. Praktik ini seperti memberikan jalan tol bagi orang tua/guru/sekolah yang haus akan pengakuan dan prestasi. Panitia seperti memanfaatkan kesempatan bagi mereka yang ingin mendapatkan medali dengan kilat tanpa peduli apakah penghargaan tersebut berkualitas atau tidak.

Kalau begitu, apa sebaiknya siswa tidak boleh mengikuti lomba macam begini? Kalau sampai melarang sih tidak. Ya suka-suka mereka lah. Toh untuk ikutan tak harus bayar sepeserpun. Jadikan lomba tersebut sebagai latihan saja. Kalau menang ya syukur, tak menang pun ya tak apa-apa.

Tapi kalau bisa sih mending ikutan lomba yang terjamin kualitasnya dan jelas siapa penyelenggaranya. Kompetisi yang berkualitas bisa dijadikan wahana untuk komparasi atau benchmark sejauh mana kemampuan siswa terhadap pelajaran yang dilombakan.

Meureun.


Leave a Reply

Your email address will not be published.